BPBD Bojonegoro Tindak Lanjuti Longsor di Nguken Padangan, Penanganan Diarahkan ke BBWS

Reporter : Waluyo Wahyu Utomo

 

SuaraBojonegoro.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti laporan tanah longsor di Desa Nguken, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan asesmen di lokasi untuk mengetahui kondisi serta dampak longsor tersebut, Rabu (30/09/2026).

 

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, S.STP., MM., melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR), Aris Dzulkifli, S.H., M.H., mengatakan asesmen dilakukan berdasarkan surat perintah dan surat dari pemerintah desa.

 

Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan, longsor berada di RT 13 RW 04, Dusun Muken, Desa Nguken. Panjang area longsoran diperkirakan mencapai 28 meter dengan ketinggian sekitar 7 meter.

Baca Juga:  Korban Puting Beliung di Kalisumber-Tambakrejo Dapat Perhatian Pemdes dan BPBD

 

“Untuk jarak dengan permukiman atau kandang sekitar tiga setengah meter,” ujar Aris Dzulkifli saat ditemui di kantornya.

 

Kondisi tersebut berdampak pada kandang milik warga yang berada di sekitar lokasi. Kandang tersebut telah dipindahkan ke tempat lain sebagai langkah untuk mengurangi risiko akibat kondisi tanah di kawasan tersebut.

 

Selain melakukan asesmen, personel BPBD turut membawa bantuan sembako bagi warga di sekitar lokasi sebagai bentuk dukungan sosial.

 

Dari hasil asesmen, lokasi longsor berada pada aliran anak sungai Bengawan Solo yang berkaitan dengan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Karena itu, penanganan teknis terhadap aliran sungai tersebut perlu dikoordinasikan dengan instansi yang memiliki kewenangan.

Baca Juga:  Ini Langkah BPBD Bojonegoro Antisipasi Luapan Air Sungai Begawan Solo

 

“Pihak desa disarankan membuat surat kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan BBWS, karena ranahnya BBWS,” jelas Aris.

 

Sementara itu, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung terhadap penanganan aliran sungai tersebut. Meski demikian, Pemkab Bojonegoro tetap dapat berkoordinasi dengan BBWS untuk menindaklanjuti kondisi longsor di lokasi.

 

Koordinasi antara pemerintah desa, Pemkab Bojonegoro, dan BBWS selanjutnya diperlukan untuk menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing pihak. (Why/Red)