RAHMAT AMINUDIN UJI PASAL 149 AYAT (2) KUHAP DI MAHKAMAH KONSTITUSI
Jakarta, 25 September 2026 — Frasa “dengan iktikad baik” dalam Pasal 149 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP kini diuji di Mahkamah Konstitusi.
Pengujian diajukan Rahmat Aminudin, S.H. dan telah terdaftar pada 22 September 2026 dengan Nomor Perkara 353/PUU-XXIV/2026.
Persoalannya sederhana, tetapi mendasar:
«Jika iktikad baik menjadi syarat perlindungan Advokat, siapa yang menilainya, apa parameternya, dan bagaimana mekanismenya?»
BUKAN MEMINTA KEKEBALAN
Rahmat Aminudin menegaskan, permohonan ini bukan permintaan agar Advokat kebal hukum.
Advokat tetap tunduk pada hukum dan Kode Etik. Namun, ketika suatu tindakan dilakukan dalam menjalankan profesi, harus ada batas yang jelas antara tindakan profesional, pelanggaran etik, dan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Tanpa parameter yang jelas, frasa “dengan iktikad baik” berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan batas perlindungan profesi.
DEWAN KEHORMATAN: UJI ASPEK PROFESINYA
Pemohon mendorong agar ketika dugaan tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan profesi, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tempat Advokat bernaung memiliki posisi dalam pemeriksaan awal aspek etik.
Bukan untuk menghalangi penegakan hukum.
Bukan pula untuk memberikan imunitas.
Melainkan untuk memastikan terlebih dahulu di mana batas persoalan etik profesi dan di mana dimulainya pertanggungjawaban hukum.
SATU PERTANYAAN KONSTITUSIONAL
Perkara 353/PUU-XXIV/2026 pada akhirnya membawa satu pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi:
«“Ketika undang-undang memberikan perlindungan kepada Advokat yang bertindak dengan iktikad baik, siapa yang menentukan iktikad baik itu?”»
Advokat tidak meminta kebal hukum. Advokat meminta kepastian hukum.
Kepastian mengenai siapa yang menilai, apa ukurannya, dan melalui mekanisme apa penilaian tersebut dilakukan.
PEMOHON DAN KUASA HUKUM
Pemohon:
Rahmat Aminudin, S.H., Advokat, Jakarta.
Nomor Perkara: 353/PUU-XXIV/2026
Pendaftaran: 22 September 2026
Objek: Pasal 149 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Kuasa Hukum:
1. Ferdian Sutanto, S.H., M.H.
2. Dr. Desnadya Anjani Putri, S.H., S.IKOM., M.H.
3. Andreas Sapta Finady, S.H., M.H.
4. Diah Damayanti, S.H., M.H.
5. Lasden Luther Sihotang, S.H., S.E., M.Ak., M.H.
6. Abilio J.V.C. Fernandes Da Silva, S.H., M.H.
7. Bansawan, S.H.
Seluruh penerima kuasa merupakan Advokat dan anggota Perhimpunan Ahli Hukum Konstitusi (PAHK).








