SuaraBojonegoro.com – Menghadapi ancaman kemarau ekstrem yang dipicu fenomena El Nino tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat melakukan langkah preventif. Bertempat di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro pada Rabu (6/5/2026), digelar agenda strategis: Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Mitigasi Dampak Kekeringan.
Langkah ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya konkret pemetaan titik rawan demi memastikan tidak ada warga Bojonegoro yang kesulitan mengakses “nadi kehidupan” alias air bersih.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa akses air bersih adalah prioritas mutlak. Berdasarkan prediksi cuaca, musim kemarau mulai menyapa di bulan Mei ini dan diprediksi mencapai puncaknya secara ekstrem pada Agustus hingga September mendatang.
“Masalah air adalah masalah vital. Kita tidak boleh lengah. Pemetaan pembangunan HIPPAM diperlukan mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang untuk mengantisipasi fenomena El Nino ini,” tegas Nurul Azizah di hadapan para Camat dan Kepala Desa.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya menunjukkan terdapat 73 desa di 20 kecamatan yang masuk dalam zona merah rawan kekeringan. Ke-73 wilayah ini kini menjadi fokus utama pemerintah dalam penyaluran bantuan teknis maupun distribusi air.
Strategi Mitigasi Pemkab Bojonegoro mulai dari Penyisiran Teknis: Mengidentifikasi kendala infrastruktur di setiap pengelola HIPPAM, kemudian sinergi Lintas Sektord dengan Kolaborasi ketat antara Dinas PU Cipta Karya, PDAM, dan BPBD Bojonegoro, serta menjalankan Manajemen Distribusi dengan Penyusunan jadwal operasional distribusi air agar tepat sasaran dan efisien.
Kepala Dinas PU Cipta Karya, Satito Hadi, mengungkapkan bahwa peran 73 pengurus HIPPAM yang hadir sangat krusial. Mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
“Kami sisir satu per satu kendala mereka. Tujuannya jelas: meningkatkan kapasitas kelembagaan HIPPAM dalam manajemen mitigasi. Kita ingin memastikan kesiapan alat dan sumber daya agar saat puncak kemarau tiba, masyarakat tetap tenang,” ujar Satito.
Dengan langkah “jemput bola” ini, Pemkab Bojonegoro optimistis dampak kekeringan tahun 2026 dapat diminimalisir secara berkelanjutan, sekaligus menjaga ketahanan air masyarakat di tengah cuaca ekstrem yang melanda. (Red/Lis)








