Reporter : Moch Arifianto
SuaraBojonegoro.com – Rapat Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Peternakan dan Perikanan yang digelar pada Senin (4/5/2026). Menyoroti perkembangan program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Telur Mandiri) serta program domba kesejahteraan yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, secara khusus menyoroti program Gayatri yang dinilai rawan penyelewengan. Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp89 miliar untuk 5.400 keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut Lasuri, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan program. Jika pendampingan dibebankan kepada pemerintah desa, maka akan muncul persoalan baru terkait sumber pembiayaan.
“Kalau desa yang ditunjuk, gaji pendamping diambil dari mana? Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini terbatas. Program ini berjalan sendiri, sehingga sangat rawan,” ujar Lasuri.
Selain itu, Komisi B juga meminta Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pasalnya, banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga pakan ternak serta rendahnya harga jual telur, yang justru membebani peternak. Bahkan, beredar informasi adanya penerima manfaat yang berencana menjual kandang dan ayam bantuan dari program tersebut.
Sebagai solusi, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mempertimbangkan pembangunan pabrik pakan ternak sendiri. Langkah ini dinilai dapat menekan biaya produksi sekaligus menstabilkan harga, mengingat tujuan utama program adalah mengurangi angka kemiskinan, bukan justru menambah beban masyarakat.
Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro, Elfia Nuraini, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik forum tersebut sebagai upaya memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengakui, terdapat sebagian kecil KPM yang menjual kandang dan ayam karena tidak mampu melanjutkan usaha. Namun, jumlahnya relatif kecil.
“Memang ada beberapa KPM yang menjual kandang dan ayamnya karena tidak sanggup, tapi kalau dihitung persentasenya hanya sekitar satu persen saja,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan penjualan telur juga dipengaruhi faktor musiman.
“Karena bulan ini juga bulan Selo, tidak banyak hajatan seperti pernikahan, sehingga permintaan telur ikut menurun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Elfia mengungkapkan adanya dukungan dari Wakil Bupati Bojonegoro melalui surat edaran yang mendorong penyerapan hasil produksi peternak. Dalam kebijakan tersebut, SPPG diwajibkan membeli telur Gayatri, sementara Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau untuk membeli minimal dua kilogram telur guna membantu mendongkrak harga yang saat ini tengah mengalami penurunan. (Rif/Red)
