SuaraBojonegoro.com – Akurasi data menjadi “harga mati” bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Bupati Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah menegaskan bahwa validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah kunci utama agar program kesejahteraan pemerintah tidak lagi salah sasaran.
Hal ini disampaikan usai keduanya mengikuti Live Talkshow Pencegahan Korupsi di Ruang Angling Dharma, Kamis (16/4/2026). Dalam arahannya, Bupati Setyo Wahono menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa, untuk menjaga transparansi dan profesionalisme.
Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa proses pendataan di lapangan—baik yang dilakukan oleh perangkat desa, petugas pencacah, maupun pendamping PKH—harus bersih dari kepentingan pribadi atau kelompok.
“Saya berpesan pada para camat agar pendataan DTSEN harus objektif. Jaga integritas dan bangun komunikasi yang baik, baik secara internal maupun eksternal. Target kita jelas: menjawab keresahan masyarakat melalui data yang jujur,” tegas Wahono.
Menurutnya, data riil yang bebas dari bias adalah fondasi dalam merumuskan Kebijakan Berbasis Bukti (evidence-based policy). Dengan data yang akurat, pemerintah optimis dapat mendongkrak indikator makro ekonomi daerah secara lebih efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Nurul Azizah memaparkan perkembangan terbaru terkait pengumpulan data tersebut. Saat ini, progres DTSEN di Kabupaten Bojonegoro telah menyentuh angka 99 persen.
Meskipun hampir tuntas, Nurul mengingatkan bahwa ketelitian di tahap akhir justru sangat krusial. Saat ini, masih terdapat empat kecamatan yang sedang dalam proses penyelesaian, yaitu Kedungadem, Kepohbaru, Tambakrejo, dan Baureno.
“Objektivitas adalah harga mutlak. Kami terus memantau empat kecamatan yang masih berproses agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya,” ujar Nurul Azizah.
Melalui penguatan data tunggal ini, Pemkab Bojonegoro berharap tidak ada lagi warga yang berhak namun terlewatkan, atau sebaliknya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya preventif pencegahan korupsi, memastikan setiap rupiah anggaran negara tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan melalui sistem yang transparan dan akuntabel. (Red*)
