Penulis: Dr. Mukhamad Roni, S.E.,M.E*
SuaraBojonegoro.com – Rencana pembangunan jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Bojonegoro kembali mengemuka sebagai salah satu agenda strategis pemerintah daerah. Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur jalan, melainkan bagian dari desain besar untuk mengurangi ketimpangan wilayah yang selama ini masih terasa.
Selama bertahun-tahun, denyut ekonomi Bojonegoro cenderung berpusat di wilayah kota dan kawasan utara. Akses transportasi yang lebih baik, kedekatan dengan jalur distribusi utama, serta aktivitas ekonomi yang lebih dinamis menjadikan wilayah tersebut berkembang lebih cepat. Sebaliknya, wilayah selatan yang didominasi kawasan pedesaan masih menghadapi tantangan klasik: keterbatasan akses, minimnya investasi, dan lambatnya perputaran ekonomi.
Dalam konteks itulah, Lingkar Selatan menjadi penting. Infrastruktur jalan bukan hanya soal konektivitas fisik, tetapi juga soal membuka peluang. Jalan yang baik akan mempercepat mobilitas barang dan manusia, menurunkan biaya distribusi, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal. Bagi petani, misalnya, kemudahan akses berarti hasil panen bisa lebih cepat sampai ke pasar dengan harga yang lebih kompetitif.
Namun, pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: sejauh mana pembangunan ini mampu menjawab persoalan pemerataan ekonomi?
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan. Tetapi, ia tidak otomatis menghadirkan pemerataan. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, jalan baru justru bisa mempercepat arus keluar sumber daya dari daerah yang dilewati, tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Lingkar Selatan harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan, bukan proyek yang berdiri sendiri. Artinya, pembangunan jalan perlu diikuti dengan pengembangan sentra ekonomi baru di sepanjang jalur tersebut. Kawasan pertanian, pusat UMKM, hingga potensi wisata lokal perlu diidentifikasi dan dikembangkan secara simultan.
Bojonegoro memiliki modal besar untuk itu. Sektor pertanian, misalnya, masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah selatan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, rantai pasok pertanian dapat diperkuat. Produk lokal tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah.
Selain itu, pengembangan UMKM juga menjadi kunci. Jalan yang menghubungkan desa-desa akan membuka peluang munculnya pusat-pusat ekonomi baru. Warung, usaha kuliner, industri rumahan, hingga jasa transportasi lokal akan tumbuh mengikuti geliat aktivitas di sekitar jalur Lingkar Selatan. Dalam jangka panjang, ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
Meski demikian, tantangan tidak bisa diabaikan. Pembebasan lahan kerap menjadi batu sandungan dalam proyek infrastruktur. Proses yang panjang dan sensitif ini membutuhkan pendekatan yang adil dan transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial. Di sisi lain, keterbatasan anggaran daerah juga menuntut pemerintah untuk cermat dalam menentukan skala prioritas.
Aspek lingkungan juga perlu menjadi perhatian. Pembangunan jalan yang melintasi kawasan pedesaan berpotensi mengubah struktur ruang dan pola kehidupan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan justru dapat menimbulkan dampak negatif, seperti alih fungsi lahan produktif atau kerusakan lingkungan.
Lebih dari itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan. Infrastruktur yang baik harus diimbangi dengan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkannya. Pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, serta akses terhadap pembiayaan menjadi elemen penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
Dalam perspektif yang lebih luas, Lingkar Selatan mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk keluar dari ketergantungan pada sektor tertentu, seperti migas, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi Bojonegoro. Diversifikasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar pertumbuhan lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Di sisi lain, proyek ini juga mengandung pesan penting tentang keadilan pembangunan. Pemerataan bukan berarti semua wilayah harus berkembang dengan cara yang sama, tetapi setiap wilayah harus memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh sesuai potensinya. Dengan membuka akses ke wilayah selatan, pemerintah berupaya menghadirkan kesempatan itu.
Namun, keberhasilan Lingkar Selatan pada akhirnya tidak diukur dari panjang jalan yang dibangun, melainkan dari dampak yang dihasilkan. Apakah pendapatan masyarakat meningkat? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah kesenjangan antarwilayah berkurang? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi tolok ukur utama.
Pengawasan publik juga menjadi penting. Transparansi dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Partisipasi warga dalam mengawal proyek ini juga menjadi bagian dari praktik demokrasi lokal yang sehat.
Pada titik ini, Lingkar Selatan bukan hanya proyek fisik, tetapi juga ujian bagi tata kelola pembangunan daerah. Ia menguji sejauh mana pemerintah mampu merancang kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan distribusi manfaat yang adil.
Penutup
Rencana pembangunan Lingkar Selatan di Bojonegoro patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam mendorong pemerataan ekonomi. Namun, pekerjaan besar justru dimulai setelah jalan itu dibangun. Tanpa strategi yang terintegrasi dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat, jalan tersebut bisa saja hanya menjadi lintasan baru tanpa perubahan berarti.
Sebaliknya, jika dikelola dengan tepat, Lingkar Selatan dapat menjadi pengungkit utama lahirnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah selatan. Di situlah harapan tentang pembangunan yang lebih adil dan merata menemukan relevansinya.
*) Penulis Adalah Dosen, Pemerhati Ekonomi dan Pembangunan Daerah, Peneliti Ekonomi dan Keuangan Syariah
