Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bojonegoro yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret 2026, Partai Golkar meminta seluruh fraksi di legislatif melakukan pembahasan secara mendalam terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Rabu (25/04/2026)
Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pihaknya meminta seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD untuk membedah APBD secara detail, terutama terhadap program dan kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara objektif guna mengetahui penyebab tidak tercapainya program, apakah disebabkan perencanaan program yang kurang tepat atau pelaksanaan oleh perangkat daerah yang dinilai tidak maksimal.
“Kami meminta seluruh anggota fraksi Golkar di DPRD membedah APBD secara detail, melihat program dan kegiatan mana yang tidak tercapai sesuai target agar dapat dievaluasi dan dikaji secara menyeluruh,” ujar Ahmad Supriyanto
Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Wahono – Nurul ini juga menjelaskan, pembahasan LKPJ harus dilakukan secara komprehensif dengan meninjau indikator kinerja, sasaran, target hingga realisasi program. Hal tersebut dinilai penting agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Golkar juga meminta agar program dan kegiatan yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dilakukan kajian ulang sebagai bahan perbaikan perencanaan pembangunan ke depan.
“Kami ingin semua program yang tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat dikaji kembali. LKPJ harus dilihat secara menyeluruh, mulai indikator, sasaran, target hingga realisasinya,” tambahnya.
Pihaknya meminta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro pada tahun 2026 untuk bersikap tegas terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala OPD yang tidak serius menjalankan visi dan misi kepala daerah perlu dilakukan evaluasi bahkan pergantian, agar program pembangunan dapat berjalan optimal sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Waktu terus berjalan, sementara visi dan misi bupati harus segera dituntaskan. Maka perlu ketegasan dalam mengevaluasi OPD yang tidak serius menjalankan program,” tegasnya.
Pembahasan LKPJ APBD 2025 di DPRD Bojonegoro diharapkan menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penyempurnaan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Why/Red)
