Oleh: Redaksi
SuaraBojonegoro.com – Di tengah upaya pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi, kita masih dihadapkan pada dua tantangan klasik: kebocoran subsidi BBM dan rendahnya rasio kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Selama ini, aplikasi MyPertamina telah mencoba menertibkan penyaluran BBM bersubsidi, namun di lapangan, celah kecurangan masih menganga. Pemilik mobil mewah masih leluasa “menelan” hak rakyat kecil hanya dengan bermodalkan barcode di ponsel, tanpa filter yang ketat terhadap identitas kendaraan.
Sudah saatnya kita berhenti bekerja dalam sekat-sekat sektoral. Integrasi antar-lembaga (Pertamina, Kepolisian, dan Kementerian Keuangan) adalah kunci untuk menciptakan sistem yang tidak hanya adil, tapi juga menguntungkan negara.
Celah di Balik Barcode
Saat ini, petugas SPBU cenderung hanya memindai barcode tanpa memvalidasi apakah jenis kendaraan sesuai dengan peruntukan subsidi. Lebih jauh lagi, sistem yang ada tidak mampu mendeteksi apakah kendaraan tersebut taat pajak, bodong, atau bahkan hasil kejahatan. Akibatnya, negara merugi dua kali: subsidi salah sasaran dan potensi pajak menguap begitu saja.
Gagasan Integrasi: BBM untuk Rakyat Taat Pajak
Solusi yang ditawarkan sederhana namun sistemik: Jadikan bukti bayar pajak sebagai “kunci” akses BBM. Berikut adalah peta jalannya:
- Barcode Berbasis Kepatuhan Pajak: Barcode pembelian BBM tidak lagi didapatkan melalui pendaftaran mandiri yang longgar, melainkan diberikan otomatis saat pemilik kendaraan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.
- Masa Berlaku Dinamis: Barcode ini hanya berlaku selama satu tahun. Artinya, akses BBM—baik subsidi maupun non-subsidi—hanya diberikan kepada warga negara yang menjalankan kewajibannya. Tidak bayar pajak? Maka nosel SPBU tidak akan “mengucur”.
- Klasifikasi Otomatis: Barcode akan langsung mengunci jenis BBM sesuai spesifikasi kendaraan. Mobil mewah secara sistem tidak akan bisa memicu keluarnya Pertalite atau Bio Solar dari mesin nosel.
- Amnesti Pajak sebagai Pemicu: Untuk mendukung transisi ini, pemerintah perlu memberikan insentif besar-besaran. Pemutihan bagi penunggak pajak (misalnya, tunggakan 5 tahun cukup bayar 3 tahun) akan memicu gelombang masyarakat untuk kembali masuk ke dalam sistem legal demi mendapatkan akses BBM.
Efek Domino: Manfaat bagi Negara
Jika integrasi ini dijalankan, Indonesia akan mendapatkan tiga keuntungan besar sekaligus (Triple Win):
- Peningkatan Pendapatan Pajak: Selama ini, diperkirakan hanya sebagian dari populasi kendaraan yang taat pajak. Dengan mewajibkan barcode pajak untuk membeli BBM, rasio kepatuhan akan melonjak drastis mendekati 100%.
- Menekan Angka Kriminalitas: Kendaraan bodong atau hasil curanmor akan kehilangan “napas” karena tidak bisa mengisi BBM di SPBU mana pun. Hal ini secara otomatis menurunkan nilai ekonomi kendaraan ilegal.
- Efisiensi Subsidi: Anggaran subsidi BBM akan turun drastis karena sistem secara otomatis menyaring mereka yang tidak berhak dan mereka yang melanggar hukum.
Penutup: Keberanian Bersinergi
Mengintegrasikan data kepolisian (STNK), data Kemenkeu (Pajak), dan sistem Pertamina bukan sekadar masalah teknologi—ini adalah masalah kemauan politik (political will). Dengan teknologi sensor pada nosel atau pengawasan ketat melalui CCTV di SPBU, celah permainan oknum dapat ditutup rapat.
Mari gunakan akal sehat. Subsidi adalah amanat, pajak adalah kewajiban. Menyatukan keduanya dalam satu sistem kendali bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Red*)
