Reporter : Waluyo Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Polemik pemasangan stiker Keluarga Miskin di sejumlah rumah warga di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi perhatian. Meski Komisi C DPRD Bojonegoro menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Daerah, akan tetapi perlu adanya sejumlah catatan penting terkait akurasi dan validitas data penerima bantuan. Senin (05/01/2026).
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pemasangan stiker bantuan sosial sejatinya tidak dimaksudkan sebagai sekadar label. Lebih dari itu, kebijakan tersebut merupakan instrumen penting dalam rangka verifikasi serta transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menurut Ahmad Supriyanto, melalui pemasangan stiker, publik dapat mengetahui secara jelas jenis bantuan apa saja yang diterima oleh setiap rumah tangga penerima manfaat. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan maupun potensi penyalahgunaan.
“Pemasangan stiker ini bertujuan agar publik mengetahui secara jelas jenis bantuan apa saja yang masuk ke tiap rumah. Ini bagian dari transparansi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun penyalahgunaan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Bojonegoro tersebut.
Lebih lanjut, politisi yang akrab disapa Mas Pri ini menilai, keberadaan stiker juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan data yang terbuka di ruang publik, ruang gerak oknum yang berpotensi melakukan penyelewengan atau pemotongan hak warga dapat ditekan.
“Ini juga menjadi kontrol sosial. Ketika data terbuka, maka potensi penyimpangan bisa ditekan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Mas Pri mengakui adanya sejumlah keluhan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian data di lapangan. Beberapa warga, kata dia, mengaku rumahnya dipasangi stiker Keluarga Prasejahtera, namun bantuan yang tercantum dalam stiker tersebut tidak pernah diterima.
“Kami menerima informasi, termasuk yang beredar di grup-grup media sosial di Bojonegoro, ada warga yang rumahnya dipasangi stiker ‘Keluarga Miskin’, tetapi bantuan yang tercantum tidak pernah mereka terima,” ungkapnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro meminta Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dan pembaruan data. Langkah ini dinilai penting agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat serta menghindari stigma sosial yang dapat merugikan warga.
“Kalau ada ketidaksesuaian, pemerintah daerah harus segera menyesuaikan datanya. Jangan sampai masyarakat dirugikan secara sosial maupun psikologis hanya karena data yang tidak akurat,” pungkasnya. (Why/Red)
