Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Meski baru diresmikan dan sempat broperasi fasilitas Puskesmas Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terancam mangkrak. Hal ini diduga lantaran terkendala perijinan Standar Layak Operasi (SLO) yang sampai saat ini belum rampung. Dari data yang dihimpun saat ini pelayanan kesehatan dipindahkan ke gedung lama. Selasa (09/12/25).
“Dua-duanya tetap digunakan sambil menunggu izin operasional tempat baru. Masih proses,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati.
Menurutnya, pemindahan layanan kesehatan di gedung lama dimaksudkan untuk menghindari terhambatnya pelayanan, sebagian alat kesehatan dan kegiatan operasional dipindahkan kembali ke gedung lama.
“Sebagian alat memang dibawa ke kantor lama. Jadi sementara layanan diberikan di dua tempat,” ujarnya.
Namun saat ditanya apakah penundaan ini berkaitan dengan arahan BPK atau instruksi Bupati, Ninik memilih tidak menjawab. Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro (DPMPTSP) Joko Tri Cahyono, juga memberikan respons singkat tanpa klarifikasi detail.
“Sebentar, sudah konfirmasi ke Kadinkes?”
Minimnya keterbukaan dari kedua instansi memperkuat spekulasi masyarakat bahwa gedung baru tersebut dibangun di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika benar, maka proses legalisasinya akan jauh lebih ketat, kompleks, dan berpotensi membuat gedung itu mangkrak dalam waktu lama.
Menyoroti hal tersebut, Ketua Ormas Projo cabang Bojonegoro Mustakim, menilai, Kondisi tersebut berpotensi menabrak prinsip penting dalam administrasi pemerintahan.
“yakni tertib administrasi dan kepastian hukum, karena secara aturan fasilitas kesehatan tidak boleh memberikan pelayanan sebelum izin operasional terbit sepenuhnya,” terangnya.
Menurutnya peresmian yang dilakukan sebelum izin dinyatakan lengkap juga berisiko menjadi temuan audit karena mengindikasikan bahwa kegiatan pelayanan dilakukan tanpa dasar legalitas yang kuat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang menjelaskan kapan seluruh proses perizinan selesai dan kapan gedung baru dapat beroperasi penuh.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang menegaskan kapan gedung baru itu benar-benar bisa beroperasi penuh. (Bim/red).








