Reporter : Wahyu Utomo
SuaraBojonegoro.com – Sekretaris DPD Partai Golkar Bojonegoro, Mochamad Mansur, menegaskan komitmen Partai Golkar untuk tetap konsisten dalam menjalankan kaidah norma demokrasi. Menurutnya, Musyawarah Daerah (Musda) bukan sekadar agenda rutin dalam kalender organisasi, melainkan sebuah forum krusial yang menentukan arah dan kekuatan Partai Golkar di setiap provinsi, kabupaten/kota untuk lima tahun ke depan. Rabu (23/07/2025)
“Pelaksanaan Musda Partai Golkar tidak sekadar memilih ketua, tapi juga dalam Musda akan bisa melahirkan keputusan-keputusan penting untuk kemajuan partai,” tegas Mansur.
Ia menyebutkan, minimal ada tiga keputusan penting yang akan dibahas dalam Musda. Pertama, menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan. Kedua, membuat pondasi terhadap kemajuan Partai Golkar. Ketiga, memilih ketua yang baru.
“Dalam pandangan saya, forum Musda juga sebagai start-up untuk melakukan evaluasi total, baik di tingkat DPD II, kecamatan maupun desa,” ujarnya.
Mansur menekankan, DPD Partai Golkar Bojonegoro akan tetap konsisten untuk menjalankan kaidah norma demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh DPP Partai Golkar. Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia yang mempelopori proses perubahan demokrasi, Golkar tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dalam memilih ketua DPD.
“Sampai sekarang, Partai Golkar tetap memilih ketua melalui Musda, tidak dengan surat penugasan atau penunjukan dari DPP, seluruh kader partai selalu dilibatkan dalam pelaksanaan Musda”, jelasnya.
Lebih lanjut, Mansur menguraikan bahwa dinamika dalam setiap Musda tentu akan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik lokal dan kekuatan figur yang maju sebagai kandidat. Namun, esensi dari Musda tetap satu, yakni menghasilkan kepemimpinan terbaik dan memperkuat pondasi partai.
“Proses pemilihan terkadang tidak selalu berjalan mulus dan seringkali diwarnai dinamika politik internal yang menarik,” ungkapnya.
Bakal calon Ketua DPD Kabupaten/Kota wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan AD/ART Partai Golkar dan peraturan organisasi lainnya. Salah satu syarat penting adalah mendapatkan dukungan minimal 30 persen dari pemilik suara dalam Musda. Dukungan dari Pimpinan Kecamatan dan organisasi sayap menjadi kunci awal dalam proses pencalonan. Sehingga sangat wajar jika ada kader yang ingin maju sebagai calon ketua berupaya mencari dukungan dan simpati dari mereka yang punya hak suara dalam Musda nantinya.
“Partai Golkar juga sangat menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat. Bila memungkinkan, pemilihan ketua akan diupayakan melalui jalur aklamasi atau kesepakatan bersama. Namun, bila kesepakatan tak tercapai, maka voting atau pemungutan suara akan ditempuh”, terangnya
Ia menambahkan bahwa DPP Partai Golkar atau DPD Provinsi Partai Golkar sebagai pengendali tertinggi memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya Musda agar sesuai dengan koridor partai. DPP juga dapat memberikan arahan atau rekomendasi terkait calon-calon yang dianggap paling mampu memimpin. Mansur juga mengakui bahwa pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh peta politik lokal dan konstelasi kekuatan di masing-masing daerah.
“Figur yang memiliki basis dukungan kuat dan rekam jejak yang baik di daerah akan lebih berpeluang,” katanya.
Lebih dari sekadar forum pemilihan, Musda menurutnya adalah momen penting untuk regenerasi kepemimpinan dan konsolidasi internal, baik pasca pemilu maupun menjelang pemilu berikutnya. Tujuannya adalah memastikan partai memiliki pemimpin yang fresh, energik, dan mampu menjawab tantangan zaman.
“Harapannya agar setiap Musda berjalan lancar, demokratis, dan mampu menghasilkan pemimpin yang visioner. Pemimpin yang bisa menyatukan seluruh elemen partai, serta membawa Partai Golkar semakin jaya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional,” pungkasnya. (Why/Red)
