Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Mantan kepala desa yang tergabung dalam Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Indonesia (Kompakdesi) Kabupaten Bojonegoro, mengaku dimintai sejumlah uang sebagai biaya pendaftaran agar lolos menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD). Dari data yang dihimpun ada ratusan kepala desa yang tergabung dalam Komunitas tersebut telah menyetorkan uang sebesar 1 juta. Sabtu (19/07/25).
“Kami dijanjikan menjadi PLD di periode 2025-2030,” kata mantan kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Dirinya menjelaskan jika sebelumnya sejumlah mantan kepala desa dikumpulkan di sebuah cafe. Dari pertemuan eks kepala desa tersebut diiming-imingi akan diloloskan sebagai PLD. Namun dirinya mengaku jika mantan kepala desa yang tergabung dalam Kompakdesi sudah tidak muda lagi.
“Usia saya sudah tidak muda lagi, sedangkan PLD dibutuhkan mobilitas yang tinggi, penguasaan digital, penguasaan teknis pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.
Karena proses rekrutmen tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka dirinya tidak ikut menyetorkan uang yang diminta.
“Pungutan tanpa dasar hukum dan berpotensi menabrak aturan yang berlaku termasuk indikasi pungutan liar. Makanya saya tidak mau ikut,” pungkasnya.
Sementara itu Ketua Kompakdesi hingga sampai saat ini belum dapat dikonfirmasi. (Red/Lis)
*)Foto: Ilustrasj
