Oleh : Dr. M. Abdim Munib, SH., MH.
SuaraBojonegoro.com – Kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian Indonesia, mencuat pada Oktober 2023 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya. Limpo diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran kementerian dan memaksa bawahannya untuk memberikan sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli barang mewah dan mendanai kegiatan keluarga. Korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 44,5 miliar dan US$30 ribu.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider pidana kurungan enam bulan dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tahun 2020–2023.Kasus ini menambah panjang daftar menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang terjerat hukum korupsi, yang juga mencakup tokoh seperti Johnny Plate (Menkominfo) dan Edhy Prabowo (Menkelautan). Kasus ini menjadi sorotan serius karena menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurut M. Mansur, S.H.,M.H selaku dosen mata kuliah Anti Korupsi mengatakan “korupsi di tingkat pemerintahan sering kali terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang lebih transparan dan efisien sangat diperlukan untuk mengurangi potensi tindak pidana korupsi:. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi ini harus ditindak tegas. Penjatuhan hukuman terhadap pejabat tinggi akan memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi pegawai negeri lainnya bahwa tidak ada impunitas bagi koruptor, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. (*)
*)Penulis Adalah Dosen Fakultas Hukum Unigoro
