Reporter : Sasmito Anggoro
SuaraBojonegoro.com – Menjelang Berakhirnya masa jabatan Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, dan menjelang jabatan Pj Bupati Bojonegoro yang saat ini masih digodok ditingkat Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) Republik Indonesia, hal ini beberapa perkumpulan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Tokoh Peduli Daerah Jengker Calon Pj Bupati Bojonegoro Diantara Korupsi, Kemiskinan dan Hibah Vertikal, yang bertempat di salah satu rumah makan di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, Minggu (27/8/2023).
Dalam acara ini dihadiri oleh Tursilowanto Hariogi SIP .MM,
salah satu tokoh masyarakat dan juga mantan Sekda Gresik, dan beberapa tokoh masyarakat, diantaranya anggota DPRD Bojonegoro, Perwakilan Partai Politik, dan juga tokoh Masyarakat Lainnya.
Dalam tema jengker ini adalah membahas tentang Ironis calon PJ Bupati baru Bojonegoro akan menghadapi masalah kemiskinan, kasus korupsi dan hibah vertikal. Dengan APBD 2023 Rp 7,4 T. Silpa 2022 Rp 3,25 T, adapun Bojonegoro merupakan Penghasil Migas melimpah dan Bojonegoro tercatat peringkat 11 termiskin di antara 38 kab se Jatim. Hal ini akan menjadi Tantangan PJ baru Bupati Bojonegoro, karena juga akan menjabat PJ Bupati Bojonegoro terlama dalam sepanjang sejarah.
Narasumber kegiatan tersebut, Tursilowanto Hariogi SIP .MM dihadapan tokoh daerah Bojonegoro menyampaikan bahwa terkait Pj Bupati Bojonegoro kegiatan ini merupakan tempat untuk bertemunya gagasan dan juga ide kreatif terkait persoalan yang ada diwilayah Bojonegoro, apalagi terkait dengan Silpa APBD Bojonegoro yang begitu besar, karena hal ini akan menjadi pertanyaan bagi kalangan masyarakat dan menjadi pembahasan dikalangan masyarakat.
Terkait Pj, Tursilowanto Hariogi juga menyinggung soal persyaratan PJ yang diduga invalid, karena menurut aturan PJ harusnya ASN termasuk Polri, dan soal UU terkait TNI boleh saja menduduki jabatan sipil asal pensiun dan mengundurkan diri dari organiknya. “Hal ini adalah kesepakatan negara berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan, sehingga usulan PJ juga harus berdasarkan Hukum,” Katanya.
Pria yang pernah bekerja di Pemkab Bojonegoro selama 18 tahun sebelum pindah di Pemkab Gresik, juga menerangkan bahwa Bojonegoro ini seperti orang kaya baru setelah menerima fee dlbagi hasil minyak dan gas (Migas), hal ini merupakan kekayaan alam yang mana harus betul betul disiapkan mental yang luar biasa, karena jika anggaran yang ada tidak dikelola dengan baik maka akan membuat daerah kita kelabakan. Hal tersebut juga menjadi tantangan pj kedepan menurut Tursilowanto Hariogi.
“Saya menitipkan untuk menjaga Marwah apa sebenarnya APBD dan tujuannya, ada Undang Undang bahwa APBD juga untuk mensejahterakan masyarakat,” Kata Pria yang juga Kelahiran Panjunan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, 62 tahun lalu.
Dia juga mengharapkan kebijakan harus riil untuk masyarakat, melihat masyarakat bahwa Bojonegoro 40 persennya petani, dan kemiskinan masih tinggi, sehingga ada persoalan teknis yang harus mendapatkan penyelesaian. Sehingga menurutnya bahwa pertanian harus dikawal dengan kebijakan pemerintah.
“Ada PR Pemerintah soal pertanian salah satunya persoalan modal tanam kebutuhan pupuk yang tinggi, dan hasil yang tidak seimbang, dan seharusnya ada peningkatan hasil.oanen yang lebih tinggi dan tidak dijual diluar daerah sehingga bisa meningkatkan nilai jual hasil petani lebih tinggi,” Tambahnya.
Yang menjadi tantangan pj Bupati Bojonegoro kedepan karena mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati Definitif, lanjut
Tursilowanto Hariogi, hanya larangannya adalah tidak boleh mencampur adukan antara kewenangan dan bukan kewenangannya dalam melaksanakan sebagai pejabat pemerintah.
Memajukan kesejahteraan umum juga hal yang sangat penting selain pembangunan Insfraktruktur, karena peningkatan kesejahteraan dengan memberikan pembangunan sumberdaya manusia tentu akan membuat peningkatan ekonomi terjadi di masyarakat. Dengan memberikan manfaat ketrampilan dan juga peningkatan SDM dimasyarakat, akan mengurangi kemiskinan.
“Bagaimana Silpa besar, APBD besar akan tetapi tidak bisa mengurangi kemiskinan, sehingga pembangunan Insfraktruktur fisik harus diimbangi dengan infrastruktur sosial, pendidikan, dan juga lainnya,” Tambah Tursilowanto Hariogi.
Sementara itu, lasuri dalam penyampaiannya diforum tersebut juga APBD Rp7.7 Triliun bisa mencapai angka Rp.8 Triliun namun belum ada pembahasan, akan tetapi dari eksekutif baru memasang angka silpa sekitar Rp 7.7 Triliun dan menurut Lasuri bahwa estimasi Silpa Rp. 3.2 Triliun besarannya adalah APBD kabupaten tetangga dan
Melebihi kabupaten tetangga.
Harapannya baik indek.prestasi manusianya bisa naik, mengurangi besar angka kemiskinan karena jumlah penduduk besar tentu angka kemiskinan juga besar, dan ini merupakan tantangan bagi Pj yang akan menjabat 17 bulan kedepan
Sukur Priyanto juga menyampaikan terkait Kemudian PR apa saja yang harus dihadapi calon Pj Bupati Bojonegoro diantaranya Pengentasan kemiskinan adalah yang akan dihadapi PJ Bupati adalah data yang tidak valid data yang tidak apa adanya.
Dengan adanya Damisda ini akan bertentangan yang dilakukan oleh BPS, Damisda dibentuk oleh pemerintah ketika disuguhkan tidak berdasarkan orientasi pada kepentingan yang menginginkan agar data masyarakat miskin di Bojonegoro tidak ada
“Pj Bojonegoro yang menjabat nantinya bahwa data harus dikeluarkan dengan valid bukan data yang tidak sama, karena segala bentuk kebijakan yang akan dikeluarkan harus berbasis dengan data jangan Hanyan karena kepentingan dengan menutupi data yang sebenernya dan ini tidak akan pernah selesai, data kemiskinan harusnya data final dan data yang disinergikan,” ungkap Sukur.
Pengurangan kemiskinan yang dipakai pemerintahan menurut Sukur Priyanto kurang tepat, ratusan miliar untuk mengurangi kemiskinan sifatnya hanya ngasih kue bukan pada program yang beroteintasi bagiamana mendedikasikan warga miskin untuk ikhtiar dan berusaha mencukupi dirinya sendiri hingga mampu dalam kapasitas ekonomi.
“Bukan Mengasih sembako dan uang, namun harus memberikan pendidikan pelatihan untuk masyarakat agar masyarakat bisa melakukan upaya agar ekonominya meningkat,” tambahnya.
Sukur berharap, Siapapun yang akan menjadi Pj merubah mindset Pemkab agar bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan dan tidak hanya mengandalkan sektor APBD dan pertanian, dengan mendatangkan investor yang menyediakan tenaga kerja. (RED/SAS)
