PMII Bojonegoro Soroti Lambatnya Penyerapan Anggaran Di Beberapa OPD

oleh -
oleh

Reporter : Bima Rahmat

SuaraBojonegoro.com – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, Nur Hayan, menyoroti terkait dengan lambatnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh beberapa OPD. Kamis (07/10/19).

Sorotan tersebut setelah PMII Kabupaten Bojonegoro telah melakukan audiensi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan BPKAD Bojonegoro.

“Hasil audiensi yang bisa diambil dari PMII adalah terkait dengan Lambatnya penyerapan Anggaran yang dilakukan oleh beberapa OPD,” katanya.

Salah satunya adalah program petani mandiri yakni pasca dilaunchingnya beberapa bulan lalu, sampai hari ini belum ada sosialisasi atau realisasi, karena pihak Dinas Pertanian menunggu Anggaran untuk menyelesaikan programnya. Maka dari itu dirinya berharap adanya peran sentral dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengontrol kinerja yang lebih ideal.

“Kemudian, jika melihat perkembangan dari masing-masing OPD, kinerjanya tidak bisa maksimal atau bahkan ada kejanggalan yang seharusnya diselesaikan, butuh peran sentral dari DPR dalam mengontrol kinerja yang lebih ideal,” ujarnya.

Apalagi Bupati, lanjutnya, sebagai pemimpin Bojonegoro yang seharusnya punya kekuasaan lebih dalam memanfaatkan posisinya dalam mendorong produktifitas program-program terealisasi dengan maksimal. Biar tidak merugikan masyarakat pada umumnya.

“Bagaimana jika kita sudah melihat hasil Serapan Anggaran APBD tahun 2019 dari BPKAD Bojonegoro yang cuma terserap 31,19%,” ucapnya.

Nur Khayan menyampaikan bahwa serapan APBD per 25 Oktober baru mencapai 31,19 %. Dirinya menganggap jika kinerja bupati kian jauh dari slogan produktif dan energik.

“Pada aspek apa kalau bojonegoro itu produktif dan energik, kalau menyerap anggaran saja itu lambat, yang berimbas pada perputaran ekonomi rakyatnya” pungkasnya. (Bim/lis).

No More Posts Available.

No more pages to load.