Alokasi Pupuk Bersubsidi Nasional Berkurang, Komisi B DPRD Bojonegoro Lakukan Koordinasi

oleh -1 views

Reporter : Sasmito Anggoro

SuaraBojonegoro.com – Berkuranganya alokasi jatah pupuk bersubsidi pada musim tanam padi awal di musim penghujan ini membuat kekhawatiran bagi petani dan juga pemerintah, guna memenuhi kebutuhan pupuk ditingkat petani.

Dengan kondisi hal tersebut, Komisi B DPRD Bojonegoro melakukan rangkaian koordinasi dengan mengunjungi Dirjen PSP Kementrian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, serta sebelunnya juga mendatangi Pupuk Petrokimia Gresik. Hal ini dilakukan oleh Komisi B DPRD Bojonegoro sebagai upaya mencarai informasi detail terkait alokasi pupuk bersubsidi di Bojonegoro khususnya.

Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi B, DPRD Bojonegoro, Sigit Kushariyanto, bahwa karena adanya alokasi pupuk bersusidi untuk wilayaj Bojonegoro berkurang 100% lebih, dari 183 ribu ton pada tahun 2019 menjadi 80 ribu ton di tahun 2020, “Jumlah ini hanya mampu untuk 5 bulan kedepan, kemudian bagaimana dengan bulan berikutnya, ini yang menjadi tugas penting kami selaku wakil Rakyat agar petani terpenuhi kebutuhan pupuk saat masa tanam,” Terang Sigit Kushariyanto, Jum’at (7/3/2020).

Sigit Kushariyanto juga menyampaikan hasil Penjelasan dari Kementan bahwa, DIPA yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) memang berkurang, semula 9.9 juta ton, tinggal 7.1 juta ton, dan itu setelah dikurangi cadangan 10 % dari rencana awal.

Masih disampaikan pria yang juga Politisi asal Partai Golkar ini bahwa Jawa Timur yang semula mendapat alokasi tertinggi juga berkurang dratis, Namun Gubernur Jatim berupaya minta tambahan, upaya ini tentu harus didukung update data dengan sistem E-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Melompok) dari seluruh kabupaten/kota se Jatim, mengingat sistem yang dipakai kementrian adalah berbasis E RDKK dengan nomor NIK KTP.

“Update terakhir data E-RDKK dari kabupaten Bojonegoro sampai hari ini adalah 190 ribu, sementara data awal 380 ribu petani, dan kami minta Dinas Pertanian Bojonegoro segera mempercepat kirim data,” Tegas Sigit Kushariyanto.

Ditegaskan dengan segera Dinas Pertanian Bojonegoro memberikan data agar segera dioptimalkan turun kepoktan, karena hal ini sangat berdampak bagi pendapatan pupuk untuk wilayah Bojonegoro, dan dari hasil data bahwa Bojonegoro masih urutan di bawah untuk pelaporan.

Dengan sikap cepat Dinas Pertaninan dan juga rangkaian Koordinasi Komisi B DPRD Bojonegoro, diharapakam kebutuhan pupuk saat musim masa tanam padi ini dapat terpenuhi, sehingga tidak timbul persoalan kekurangan pupuk ditingkat petani.

“Harapan kami segera ada kebijakan cepat terkait berkurangnya jatah pupuk di Bojonegoro untuk petani, karena Bojonegoro ini lahan pertanian juga harus menjadi pertimbangan pemerintaj Pusat maupun Provinsi untik terpenuhinya jatah pupuk bersubsidi,” Pungkas Sigit Kushariyanto. (sas/Red)