Rakenas Papdesi, Mensos Canangkan Peskesos

oleh -130 views

Reporter : Bima Rahmat

SuaraBojonegoro.com – Dalam Rapat Kerja Nasional II, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menteri sosial Juliari P Batubara, mencanangkan program satu desa satu Pusat Kesajhteraan Sosia (Peskesos). Jumat (13/12/19).

Dalam rapat kerja nasional yang dihadiri oleh Pengurus DPC Papdesi se-Indonesia, menteri sosial menjelaskan bahwa program Puskesos ini merupakan sejenis tempat pengaduan layanan sosial. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan sosial di tingkat desa.

“Puskesos juga sebagai tempat pengaduan dan pelayanan minimum terhadap pelayanan sosial di desa masing-masing,” katanya.

Kemensos menargetkan proyek percontohan setiap kabupaten atau kota memiliki dua Puskesos untuk dua desa. Hal ini disebabkan oleh anggaran Kemensos yang masih terbatas. Karena Kemensos masih fokus terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).

“Dan Bantuan Pangan Nontunai. Nantinya, setiap Puskesos akan didanai dari APBN senilai Rp 500 juta per tahun,” ujarnya.

Dengan adanya program Puskesos ini nantinya desa dapat maju dan mandiri. Adapun nantinya dalam pengajuan Puskesos berasal dari bawah. Dan pemerintah desa diminta untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat serta dinas sosial di wilayah masing-masing.

“Kemudian akan dinilai desa paling layak dibentuk Puskesos. Nama-nama desa tersebut kemudian diajukan ke Kemensos,’ jelasnya.

Sementara itu Ketua Papdesi Kabupaten Bojonegoro, Samudi menyambut baik program tersebut. Dirinya mengaku dengan adanya program Puskesos ini nantinya dapat mempermudah akses pelayanan sosial kepada masyarakat hingga ditingkat desa.

“Sehingga program pengetasan kemiskinan diharapkan tepat sasaran,” ucapnya.

Samudi, menyatakan jika sementara ini di Kabupaten Bojonegoro baru terdapat dua desa yang telah menjalankan program Puskesos yakni Desa Ngujung, Kecamatan Temayang dan Desa Klino, Kecamatan Sekar. Dirinya menyakini jika program Puskesos ini terus dikembangkan maka program-program sosial dari pemerintah akan lebih tepat sasaran.

“Dan akan cepat bila ada perubahan data. Karena selama ini persoalan sigkronisasi data ini yang masih menjadi masalah,” pungkasnya. (Bim/red).