suarabojonegoro.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Bojonegoro menganggap, apa yang diharapkan dalam pengisian perangkat desa sebagai jawaban atas kekosongan aparatur tingkat desa di Kabupaten Bojonegoro ini tidak menjadi solusi perbaikan kelembagaan Pemerintah Desa. Malah akhir-akhir ini cenderung menimbulkan gejolak dibawah.
“Memancing konflik yang ada di desa maupun kebupaten karena banyak isu calo yang bisa meloloskan menjadi pejabat desa,” kata Ketua PC PMII Bojonegoro, Muhammad Kamaluddin. Selasa (24/10).
Isu yang berkembang, lanjut Kamal, diantaranya adalah ada beberapa pejabat daerah yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang bermaksud koordinasi dan dianggap melobi.
Selain itu, ada bimbingan belajar ujian perangkat desa yang berada di salah satu hotel di Cepu yang diduga kuat mengambil mentor langsung dari Unnes.
“Saat ini Bojonegoro butuh solusi untuk pembangunan desa dan perbaikan kelembagaan desa maka dari itu apabila isu ini semakin gaduh di Masyarakat lebih baik di review dulu Perdanya dan selesaikan polemik yang ada ditingkat daerah Kabupaten Bojonegoro,” tegas Pemuda asal Ngasem ini. (Wan)
