Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Bojonegoro, Samudi, menyayangkan statmen menteri sosial, Tri Rismaharini, yang menuding penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Kamis (17/06/21).
Dalam statmen ya, Tri Rismaharini menyatakan bahwa banyak keluarga kepala desa, hingga lurah yang menerima PKH. Hal itu dikarenakan saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda). Hal ini menurut, Samudi, apa yang disampaikan menteri sosial tidak berdasarkan data tapi hanya sebuah asumsi atas aduan kasuistik dari beberapa kelompok masyarakat di Indonesia.
“Di Indonesia ada 74 ribu lebih kepala desa dan kita yakin tidak ada 1 persen yang mungkin “nakal”, katanya.
Dan kalaupun ada keluarga kepala desa yang menerima bansos, lanjutnya, selama masuk kriteria dan memenuhi syarat sebagai penerima sah-sah saja jangankan keluarga kepala desa keluarga bupati pun kalau layak dan memenuhi syarat sebagi penerima sah-sah saja.
“Karena tidak semua keluarga pejabat bernasib baik menjadi keluarga mampu atau kaya,” ujarnya.
Pria yang sekaligus Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, ini meminta Menteri Sosial mencabut statemen tersebut karena menyakiti dan mendiskreditkan kepala desa seluruh Indonesia. Jika tidak ada pencabutan statmen mantan walikota Surabaya tersebut maka kepala desa seluruh Indonesia akan memboikot program Kemensos.
“Kalau tidak ada pencabutan statemen dan permintaan maaf maka kami kepala desa seluruh Indonesia sebagai Pemerintahan terdepan akan memboikot program kemensos di desa, silahkan kemensos menjalankan program nya di desa seluruh Indonesia tanpa melibatkan Kepala desa dan perangkat desa,” pungkasnya. (Bim/red).
