Bupati Bojonegoro Sampaikan Amanat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan RI

oleh

SuaraBojonegoro.com – Pemilu segera tiba sebentar lagi, Mulai dari Pemilihan Legislatif sampai dengan Pilpres. Untuk memantau kesiap siagaan pasukan, pemkab Bojonegoro bersama dengan jajaran Forpimda mengadakan Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Pengamanan Menghadapi pemilu tahun 2019 “tingkatkan sinergitas TNI-POLRI dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan kamdagri yang kondusif”.

Acara yang dilaksankan di alun-alun Bojonegoro (22/3) ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Jajaran Forpimda Kabupaten Bojonegoro, KPUD Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, camat, serta jajaran OPD.

Bupati Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan amanat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak yakni 5 (lima) jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

“Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang obyektif dan transparan. Tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peran TNI- Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ” Terang Bupati.

Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan kesempatan berharga bagi rakyat Indonesia untuk memilih calon anggota legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan sekaligus sarana untuk memilih pemimpin nasional guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Namun terkadang hal tersebut malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengadu domba antar satu pihak dengan pihak lainnya.

Namun sejatinya Pemilu Serentak Tahun 2019 memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin, momen ini harus menjadi ajang unjuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan memilihnya menjadi pemimpin nasional.

“Kita ketahui bersama bahwa terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan menghambat kelancaran penyelenggaraannya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stake holders terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan- hambatan tersebut,” lanjut Bupati bacakan amanat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Republik Indonesia.

Penyebaran berita hoax dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga kepada para pelakunya harus diambil langkah hukum yang tegas. Berita-berita hoax atau berita bohong yang disampaikan terutama melalui media sosial tentunya memiliki tujuan politis yaitu dipakai sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik sehingga menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. (Lis/Red)