Reporter : Bima Rahmat
SuaraBojonegoro.com – Sosialisasi dan konsultasi publik tentang rencana pengadaan tanah untuk industri kilang minyak dengan melibatkan tiga desa yakni Desa Wadung, Desa Sumurgeneng, dan Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban di tolak warga. Jumat (08/02/19).
Namun seluruh warga terutama Desa Sumurgeneng melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan industri Mega Proyek Nasional melalui PT Pertamina Persero itu, dengan melakukan aksi demo. Menaggapi hal tersebut, Wihadi Wiyono, selaku Anggota DPR RI Dapil Bojonegoro-Tuban, mengungkapkan bahwa semua pihak harus menghormati hak-hak masyarakat yang tanahnya dipergunkan untuk proyek tersebut.
“Adanya usaha kilang minyak, secara positif infestasi itu bagus,” katanya.
Akan tetapi, lanjutnya, industri-industri yang ada di Kabupaten Tuban, tidak pernah memperhatikan masyarakat disekitarnya. Politisi Partai Gsrindra, ini mengungkapkan jika peran Pemerintah Kabupaten, Provinsi, haruslah tegas dalam pengaturan.
“Sehingga iklim infestasi itu berjalan dengan baik dan hak-hak masyarakat dihargai dengan layak. Itu yang harus kita sampaikan,” ujarnya.
Selain, itu pemerintah seharusnya juga mampu mencarikan jalan keluar bagi masyatakat setempat, entah itu terkait dengan pembebasan lahan maupun terkait dengan lapangan pekerjaan nantinya.
“Ini harus dicarikan jalan keluarnya,” tambahnya.
Terkait dengan hal ini, Wihadi, menegsakan jika industri kilang minyak tersebut dianggapnya masih terlalu dini.
“Ini kan sudah digagas beberapa tahun yang lalu, jangan-jangan nanti nasibnya sama dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sampai saat ini belum jelas juga,” tegasnya.
Lebih jauh, pria kelahiran Bojonegoro, 25 Juli 1966, ini mengapresiasi masyarakat setempat yang dianggapnya overaktif, yakni masyarakat yang ingin diperhatikan.
“Tetapi dalam hal ini harus ada kejelasan dari infestor, seperti apa dan maunya seperti apa,” pungkasnya. (Bim/red).
