SuaraBojonegoro.com – Kepala BPS Bojonegoro Abdul Jamil BPS (Badan Pusat Statistik) Bojonegoro selalu mendukung pemkab Bojonegoro untuk selalu menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan.
Namun disampaikan oleh Abdul Jamil bahwa dalam melakukan survei untuk mengumpulkan data BPS mengalami kendala-kendala diantaranya adala lokasi daerah yang begitu luas, infrastruktur jalan yang belum memadahi, belum adanya jaringan listrik di beberapa daerah di pelosok Bojonegoro, hal inilah yang membuat BPS merasa kesulitan.
Hal itu disampaikan dihadapan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah saat melakukan kujungan ke BPS (badan pusat statistik) dengan didampingi PJ Sekda kabupaten Bojonegoro serta Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro, di gedung BPS (19/12/18) dengan ini bertujuan untuk silaturahmi pemkab Bojonegoro dengan BPS, serta untuk menjaga hubungan baik dengan BPS yang sudah terbangun baik.
Menurut Kepala BPS Karena dalam mengumpulkan data BPS sesuai dengan blok sensus. Dimana dalam blok sensus tersebut ada daerah yang bisa dilalui akses kendaran dan ada juga yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.
“Selain itu BPS juga minta untuk bisa silaturahmi dengan pemkab Bojonegoro. Salah satunya dengan diijinkan mengikuti apel 1 bulan sekali di pemkab Bojonegoro,” kata Abdul Jamil.
Bupati Bojonegoro anna muawanah menyampaikan bahwa dalam pembangunan apapun harus berbasis data. Dan BPS merupakan lembaga yang diakui dan diberi amanat UU untuk menyajikan data. Diama penyajian datanya berupa data ekonomi, pertanian, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, jumlah rasio jenis kelamin dan lain lain.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BPS karena telah membuka informasi lengkap kepada pemkab Bojonegoro. Karena dengan informasi yang lengkap pemkab bisa mengambil langkah-langkah untuk membuat program/kebijakan yang bisa mengatasi kemiskinan yang ada,” jelas Bupati.
Dengan kebijakan tersebut kita bisa menurunkan ingkat kemiskinan 1,5%-2%. Dijelaskan tadi bahwa dalam melakukan survei BPS merasa kesulitan karena terkendala infrastruktu jalan yang rusak, pemkab Bojonegoro dalam membangun infrastruktur jalan juga mengalami kendala dimana tanah di Bojonegoro ini adalah tanah gerak, sehingga perlu adanya pembangunan serius.
Selain itu kita juga mengalami hambatan adalah karena sebagian besar wilayah kita adalah hutan, sehingga kita mengalami hambatan dalam pembangunan karena lokasinya berada dalam kawasan perhutani dan perlu ijin yang cukup lama.
“Kita juga sudah melakukan komunikasi kepada perhutani dan juga kementerian kehutanan untuk bisa membangun masyarakat Bojonegoro yang ada di dalam hutan. Jangan hal tersebut dijadikan hambatan kita harus bisa mendekatkan pembangunan ke pada mereka yang berada di dalam kawasan perhutani,” papar Ana. (SB/Lis)
