SUARABOJONEGORO.COM -Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Plt Sekretaris Daerah, Yayan Rohman, berharap semua uang selisih pembayaran dari pengadaan lahan RSUD tipe D di Kecamatan Temayang dikembalikan.
Anggaran tersebut dari APBD 2017 sebesar Rp 13 miliar untuk pengadaan lahan RSUD tipe D di Temayang seluas 2.35 hektar oleh penyedia lahan. Dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada potensi kerugian hingga Rp 1,46 miliar.
“Jadi, uang Rp 1,46 itu harap dikembalikan semua. Saat ini, baru dikembalikan Rp 400 juta,” kata Yayan Rohman kepada SuaraBojonegoro.com, Selasa (10/7/2018).
Pihaknya berharap, supaya semua uang di kembalikan. Agar tidak ada persoalan serupa kembali terjadi dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan lahan. Juga kegiatan lainnya.
BACA JUGA : Siapa Berkewajiban Mengembalikan Selisih Bayar Rp 1,46 Miliar?
Hal senada juga disampaikan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro, Ibnu Suyuthi. Ia menyampaikan bahwa terkait temuan selisih pembayaran pengadaan lahan untuk RSUD tersebut harus dikembalikan.
Pengembalian sejumlah uang Rp 1,46 miliar akan dimasukan ke pendapatan dan pihak BPKAD bakal melakukan penagihan uang selisih tersebut. Bahwa tuntutan ganti rugi Keuangan Negara sudah melakukan rapat dan ada temuan selisih tersebut.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi, membenarkan adanya rekomendasi dari BPK untuk mengembalikan uang dari selisih pembayaran yang diduga dari pengadaan lahan RSUD di Temayang.
Hasil temuan ini, sebelumnya tidak hanya dilakukan auditor angka angka saja oleh BPK. Namun, dilakukan klarifikasi kepada warga. Sehingga, ditemukan dugaan tersebut. Selain itu, juga ada audit dari faktor lainnya.
“Auditor yang turun dilapangan adanya temuan selisih dari hasil memeriksa sirkulasi keuangan, serta turun lapangan ke pemilik lahan, disitu diketahui adanya aspek dugaan selisih,” pungkas Faisol. (die/red)
