Program Pendidikan ‘MulyoAtine’ Selaras Keinginan Wali Murid

oleh

SUARABOJONEGORO.COM – Minimnya sarana prasarana masih dirasakan sekolah-sekolah di Bojonegoro baik tingkat SD maupun SMA. Kondisi ini kerap menganggu kegiatan belajar mengajar (KBM).

Problema inilah yang ditangkap pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Wakil Bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pasangan yang memiliki slogan “Semua Bekerja Semua Sejahtera” ini meyakini jika pendidikan merupakan kunci kemajuan dan pembangunan di daerah.

Salah satu wali murid SMPN Ngraho, Kecamatan Ngraho, Budi Setiawan (40), mengaku prihatin melihat anaknya yang tidak memiliki labtop, sehingga tidak bisa menerapkan ilmu yang diberikan guru saat belajar mengajar di sekolah.

“Sedangkan jumlah komputer di sekolah juga terbatas,” katanya kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Dengan keterbatasan yang dimiliki sekolah itulah, sang anak yang duduk di bangku kelas VII ini harus rela numpang di sekolah lain saat memasuki masa ujian yang kini berbasis komputer.

“Numpang sekolah ini sebenarnya sudah menurunkan mental anak,” imbuhnya.

Saat rapat di sekolah membahas tambahan biaya untuk pengadaan komputer, banyak orang tua siswa yang menolak karena terlalu besar. Akhirnya, sekolah mengalah dengan menggunakan komputer seadanya hingga ada bantuan dari pemerintah setempat turun.

“Biayanya besar mau beli komputer, jadi ya nunggu bantuan saja,” imbuhnya.

Dia berharap, bupati terpilih mendatang bisa meningkatkan kualitas sekolah dengan memenuhi fasilitas berupa komputer agar anak-anak bisa belajar, dan ujian di sekolah sendiri.

Sementara, Solihin (45), wali murid SMP Negeri 1 Dander, mengeluhkan besarnya biaya sekolah saat memasuki tahun ajaran baru. Setiap tahunnya selalu ada biaya iuran. Meski telah dirapatkan melalui Komite Sekolah, namun terkadang wali murid lainnya tidak mampu menolak.

“Ya pokoknya ada bayar tambahan, uang gedung, baju seragam, buku,” ujarnya.

Dia mengharapkan, sekolah bisa mengelola dana biaya operasional (BOS) yang sudah ada untuk keperluan siswanya. Terlebih, banyak wali murid yang merupakan petani dan kalangan tidak mampu menyekolahkan anaknya disitu.

“Kalaupun ada perbaikan gedung, kenapa setiap tahun ada ya,” tandasnya.

Seharusnya, pihak sekolah menjabarkan secara rinci kegunaan anggaran yang selama ini dari wali murid. Agar ada transparansi anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, untuk membeli sarana dan prasarana belajar mengajar.

“Harapan kedepan, bupati bisa meningkatkan kualitas sekolah melalui transparansi anggaran,” pungkasnya.

Dimintai tanggapannya, Cabup Soehadi Moeljono, menyampaikan, kedepan lebih memperhatikan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan partisipasi masyarakat melalui persetujuan warga penerima manfaat layanan dalam penentuan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

“Kami juga akan meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terdidik di tingkat desa, melalui beasiswa pendidikan full tuition bagi warga usia belajar dari desa bersangkutan,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (lis)