Layanan Puskesmas Disetarakan RSUD

oleh -71 views

SUARABOJONEGORO.COM – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Bojonegoro masih kerap terjadi. Sebagian banyak mereka mengeluhkan masih kurangnya fasilitas maupun tenaga medis, sehingga menghambat kecepatan dalam pemberian layanan kepada pasien.

Problema inilah yang ditangkap pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk meningkatkan pelayanan bidang kesehatan mulai dari dari Puskesmas pembantu hingga rumah sakit agar tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Paling tidak dengan Casa itu pengalaman yang dialami, Waluyo (40), warga Desa Nglumber, Kecamatan Kepohbaru, saat mendapatkan pelayanan di Puskesmas setempat tidak terulang lagi. Pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut dinilai kurang maksimal saat memeriksakan diri beberapa waktu lalu.

Sebagian besar yang dikeluhkan masyarakat ketika pergi ke Puskesmas, adalah rendahnya tingkat kepuasan pelayanan yang diakibatkan kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja.

“Saya merasakan sendiri kondisi itu,” katanya kepada wartawan, Selasa (4/6/2018).

Pria yang bekerja sebagai pedagang ini menuturkan, pelayanan yang diberikan Puskesmas masih kurang bagus, karena tidak sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) yang ditetapkan. Petugas Puskesmas masih kurang memiliki rasa disiplin, dan tanggung jawab tinggi.

“Sikap petugas petugas Puskesmas yang acuh tak acuh yang membuat kami sekeluarga kesal,” tandasnya.

Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, tertulis bahwa Puskesmas harus memiliki setidaknya satu orang dokter atau dokter layanan primer dan satu orang dokter gigi.

“Sengaja datang pagi-pagi karena harus keluar kota agar anak saya yang sakit bisa cepat tertangani. Tapi, sejak jam sembilan pagi hingga dua jam kemudian belum juga tertangani,” ungkapnya.

Karena ada urusan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya Waluyo dan istri membawa anaknya pergi ke luar kota tanpa tertangani dulu di Puskesmas. Beruntung, tidak terjadi hal buruk pada anak pertamanya yang berusia 5 tahun tersebut.

“Harapan kedepan, Bupati terpilih bisa meningkatkan lagi pelayanan kesehatan di sana,” tandasnya.

Senada disampaikan Asri Setyoningsih (35), warga Gunungsari, Kecamatan Baureno. Pelayanan Puskesmas di wilayah ini sudah bisa dikatakan bagus meski ada yang harus ditingkatkan lagi baik dalam pelayanan, tenaga medis, maupun fasilitasnya.

“Waktu itu sedang mengantar anak yang sedang sakit, panas tiga hari tidak turun juga,” sambungnya dikonfirmasi terpisah.

Saat datang ke Puskesmas, petugas memintanya untuk menunggu dokter yang akan menangani, sambil mengurus administrasi. Petugas jaga juga meminta untuk bersabar dan tidak panik, sekalipun anaknya harus segera dilakukan tes darah.

Karena peralatan medis yang dianggap kurang lengkap, akhirnya pasien diberi surat rujukan ke RSUD Sumberjo, yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya.

“Terpaksa, saya mencari kendaraan untuk mengantar anak ke rumah sakit karena di Puskesmas tidak ada laboratoriumnya,” tutur ibu tiga anak ini.

Oleh karena itu, dia berharap kedepan semua Puskemas dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tidak merepotkan masyarakat. Sehingga pasien tidak lagi dirujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan seperti membutuhkan tes darah untuk mendeteksi penyakit.

“Semoga ada peningkatan, pelayanan Puskesmas fasilitasnya harus mendekati rumah sakit,” sarannya.

Dimintai tanggapannya, Cabup Soehadi Moeljono menyatakan, kedepan telah menyiapkan sejumlah program bidang kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya pengembangan fungsi dan peran Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, termasuk Puskesmas Rawat Inap, serta RSUD Bojonegoro untuk memberikan layanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan ini akan didukung dengan peningkatan tenaga medis, peralatan dan teknologi informasi (TI).

“Dengan begitu pelayanan yang diberikan akan lebih efektif dan efisien,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.

Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ini, lanjut dia, kedepan akan melibatkan partisipasi masyarakat melalui persetujuan warga penerima manfaat layanan dalam penentuan standar Pelayanan dan maklumat pelayanan. Selain itu juga menjamin penyediaan mutu fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit kelas III secara gratis, dengan cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

“Kita juga akan membuka akses pembangunan di segala bidang secara online, agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam memberikan masukan maupun mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,” pungkas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (lis)