Bojonegoro – Dukungan terhadap program peningkatan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting, yang digagas pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, terus mengalir.
Kali ini dukungan itu datang dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Abdi negara itu menilai, sistem e-Musrebang dan e-budgeting sangat pas dengan kebutuhan masyarakat sekarang ini yang serba berbasis onilen (teknologi informasi/TI)
“Kita ikuti jaman saja,” kata Murtiningsih (32), seorang PNS dari kalangan kesehatan Bojonegoro, kepada wartawan, Sabtu (2/6/2018).
Warga Desa Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro ini mengaku, selama ini pengawasan pembangunan di desanya masih kurang. Belum melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan desa baik di bidang infrastukrur, pendidikan, maupun kesehatan.
“Kalau itu dibuat online, saya yakin, pengawasan masyarakat akan meningkat dalam hal pembangunan,” tandasnya.
Jika ada perencanaan atau pelaksanaan pembangunan yang dirasa kurang tepat, masyarakat bisa memberikan masukan atau saran langsung kepada pemerintah desa.
“Semoga kedepan siatem ini bisa diterapkan secara maksimal,” harapnya.
Senada disampaikan Hadi Nugroho (40), Pegawai BUMN Perum Bulog Bojonegoro. Selama ini dalam perecanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan pembangunam desa di tempat tinggalnya belum pernah dilibatkan secara maksimal.
“Setahu saya, kalau desa mau membangun sesuatu tidak pernah meminta usulan,” sambung bapak dua anak ini dikonfirmasi terpisah.
Warga Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, ini mengaku, jika ada pelaksanaan pembangunan di desanya hanya mendapatkan pemberitahuan dari RT, dan itupun tidak secara terperinci.
“Kalau dikatakan ikut mengawasi, ya mengawasi dari mana. Karena informasi yang didapat memang secara lisan saja,” tandasnya.
Menurutnya, bisa saja masyarakat mengetahui detail pelaksanaan pembangunan desa selama ini dengan meminta buku pertanggungjawaban APBDes, tapi dianggap tidak efektif.
“Kesannya, kalau minta buku APBDes itu kok kita ini seperti BPK saja,” ujarnya.
Dia mengaku sangat setuju dengan sistem e-Musrenbang dan e-budgeting yang akan dilaksanakan pemkab kedepan. Melalui sistem tersebut, warga tidak perlu susah-susah meminta data manual atau datang ke kantor desa hanya untuk mengetahui satu program saja.
“Harus diterapkan kalau bisa, jadi masyarakat bisa mudah mengawasi pembangunan desa,” sarannya.
Dia berharap, Pemkab kedepan mendukung sistem online dalam keterbukaan informasi publik melalui e-Musrenbang maupun e-budgeting.
“Kebutuhanya apa saja, ya harus didukung juga supaya optimal pelaksanaannya di lapangan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, kedepan telah menyiapkan program peningkatan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka, melalui peningkatan e-Musrenbang, dan e-budgeting.
“Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional, sehingga dapat terwujud good and clean governance,” tegas mantan Sekda yang sudah 32 tahun mengabdikan diri sebagai PNS di Pemkab Bojonegoro ini.
Dia jelaskan, melalui tata kelola pemerintahan secara online ini akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
“Dengan begitu praktik-praktik penyimpangan bisa diminimalisir, program pembangunan bisa tepat sasaran, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkas cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini.(lis)
Foto: Dok. SuaraBojonegoro
