SUARABOJONEGORO.COM – Desa-desa di Bojonegoro telah mengimplementasikan keterbukaan pengelolaan anggaran dengan cara memasang banner kegiatan di lokasi strategis yang dapat dilihat masyarakat. Dinilai keterbukaan yang dilakukan baru sebatas penggunaan anggaran, belum secara menyeluruh mulai dari perencanan (penganggaran) yang melibatkan partisipasi warga.
Kekurangan inilah yang akan disempurnakan pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Mitroatin, untuk menyiapkan program peningkatan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting.
Camat Padangan, Sugeng Firmanto, menjelaskan, desa-desa di wilayahnya telah melaksanakan instruksi dari Kementerian Desa untuk menyampaikan pengelolaan anggaran baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) secara terbuka dengan pemasangan banner.
“Di banner tersebut, tertulis semua anggaran dan pemanfaatannya meski secara global,” katanya kepada wartawan, Kamis (31/5/2018).
Dia menilai, masyarakat sudah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pengawasan. Sekalipun diwakili oleh beberapa orang saja seperti RT, RW, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.
“Desa sudah melakukan transparansi, dengan menyiapkan laporan keuangan melalui APBDes saat diperlukan,” tuturnya.
Meskipun sekarang keuangan desa berbasis IT berupa siskeudes, namun tidak semuanya desa mendapatkan jaringan internet yang baik dan lancar.
“Kendalanya di jaringan internet,” ucapnya.
Menurutnya, dengan diterapkannya e-Musrenbangdes dan e- Budgeting, akan sangat mendukung desa dalam memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih detail lagi pengelolaan anggaran pembangunan.
“Sangat bisa dan memungkinkan sekali dengan sistem e musrenbang dan e budgeting ini akan memudahkan masyarakat mengakses tentang pembangunan desa,” tandasnya.
Camat Sugihwaras, Soni Sumarsono, mengakui jika keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat dibutuhkan.
“Meskipun partisipasi dari pemuda sangat kurang dan harus dimaksimalkan lagi,” ujarnya dikonfirmasih terpisah.
Keberadaan banner dan papan informasi tentang anggaran desa serta pemanfataannya selama ini dinilai cukup dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Jika dilakukan secara online tidak semua desa mampu melakukannya.
“Kendalanya cuma satu, yakni jaringan internet,” tegasnya.
Diakui, e- Musrenbang dan e- Budgeting akan sangat mendukung transparansi pembangunan desa dan bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan untuk fasilitas internetnya.
“Bagus kalau ada e- Musrenbang dan e- Budgeting. Masyarakat bisa mengaksesnya dimana saja menggunakan internet,” pungkasnya.
Dimintai tanggapannya, salah Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menjelaskan, program peningkatan penyediaan partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting ini, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional.
“Tentunya akan kita siapkan pirantinya baik SDM maupun peralatan pendukungnya,” tegas Pak Mul, sapaan akrabnya.
Dijelaskan, melalui tata kelola pemerintahan secara online ini praktik-praktik penyimpangan bisa diminimalisir, program pembangunan bisa tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
“Masyarakat akan lebih terlibat aktif dalam pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan,” pungkas cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (Lis)
