Bojonegoro – Partisipatif masyarakat dalam pembangunan di Bojonegoro masih rendah. Diperlukan akses dan ruang komunikasi publik agar masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan di desa hingga kabupaten.
Hal inilah yang akan dilaksanakan pasangan calon bupati (Cabup) dan wakil bupati (Cawabup), Soehadi Moeljono dan Mitroatin, kedepan untuk peningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan profesional. Pasangan ini menyediakan ruang partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan, dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatan secara terbuka melalui peningkatan e-musrenbang dan e-budgeting.
Nurdin, (27), warga Desa Kedungadem, Kecamatan Keduangadem menilai, pembangunan selama ini belum sepenuhnya partisipatif melibatkan semua unsur, termasuk pemuda. Kebijakan masih terkesan sentralistik belum sesuai kondisi pedesaan yang amat beragam.
“Hanya orang tertentu saja yang selama ini ikut rapat di desa selain perangkat desa,” katanya kepada wartawan, Selasa (29/5/2018).
Selama ini kegiatan pembangunan pedesaan belum terfokus dan tepat sasaran. Kebijakan pembangunan desa harus menekankan prinsip pro poor, pro job, dan pro growth berpihak pada kemiskinan, pekerjaan, dan pertumbuhan.
“Kalau itu diterapkan, maka bisa jadi para pemuda akan terlibat dalam pembangunan,” tandasnya.
Menurutnya, peran utama yang bisa dilakukan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dalam pembangunan adalah sebagai organizer yang menata, dan membantu memenuhi kebutuhan warga desa.
Selain itu, bisa menyampaikan aspirasi, keluhan dan keinginan warga, dan sebagai leader, pemimpin di masyarakat, menjadi pengurus publik atau warga.
“Dan yang lebih penting lagi, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan sebagai strategi pembangunan desa,” tegasnya.
Semua itu tidak akan sejalan jika tidak ada dukungan dari pemerintah setempat, seperti dalam transparansi anggaran serta pelaksanaannya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar bupati terpilih mendatang menekankan transparansi anggaran maupun pemanfaatannya oleh Pemerintah Desa.
“Agar semua elemen di desa ikut terlibat dan ikut mengawasi,” tandasnya.
Senada disampaikan pemuda lainnya, Mohammad Cholid (28), asal Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari. Bicara soal pembangunan desa, tentu bukan menjadi tugas pemerintah semata.Tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, tak terkecuali pemuda.
Pemuda lulusan Unugiri Bojonegoro beberapa tahun lalu ini mengaku, belum pernah dilibatkan dalam pembangunan di desanya. Sekalipun ada beberapa usulan yang bisa disampaikan ke desa.
“Kalau misal usul gitu, pasti belum tentu di realisasikan,” sambungnya dikonfrontir terpisah.
Belum adanya forum di desa yang melibatkan para pemuda dalam berpartisipasi untuk pembangunan desa, menjadi salah satu penyebabnya.
“Selama ini, yang ikut rapat desa pasti perwakilan saja,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, bupati terpilih mendatang memberikan akses kebebasan para pemuda untuk urun rembug dalam pembangunan.
“Selain bisa ikut berpartisipasi untuk perencaan, juga pengawasannya,” pungkasnya.
Dimintai tanggapannya, salah satu Cabup Bojonegoro, Soehadi Moeljono, menyatakan, apa yang diinginkan pemuda ini sejalan dengan program yang akan dilaksanakan kedepan untuk meningkatkan tata pemerintahan yang responsif, terbuka, akuntabel, dan professional.
Untuk mewujudkan itu, lanjut Pak Mul, sapaan akrabnya, pihaknya akan melibatkan peran aktif masyarakat, termasuk pemuda, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di masing-masing desa, melalui peningkatan e-musrenbang, dan e-budgeting.
“Melalui penyediaan akses ini warga akan semakin mudah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran kegiatan di desa dan kecamatannya, sehingga partisipasi masyarakat akan meningkat dan pembangunan akan berjalan secara lebih terbuka, karena mereka akan terlibat langsung mulai dari awal,” pungkas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU ini. (lis)
