Diprogram Setiap Tahun Lahirkan 430 Sarjana

oleh
Ilustrasi

SUARABOJONEGORO.COM – Program satu desa satu sarjana melalui pemberian beasiswa yang digagas pasangan Calon Bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Mitroatin, dinilai akan mampu merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju. Melalui program itu pula pasangan yang dikenal warga dengan sebutan “Mulyo Atine” ini, sejumlah desa dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan kebodohan.

Permerhati pendidikan Bojonegoro, Sri Minarti mengungkapkan, lulusan di Bojonegoro masih didominasi tingkat SMA se derajat. Sekalipun wilayah ini kaya akan sumber daya alama (SDA) berupa minyak dan gas bumi.

Dari lulusan tersebut, sebagian besar tidak bekerja atau belum berwirausaha. Bahkan, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“Padahal banyak sekali rangsangan dari pemerintah untuk meningkatkan semangat mereka, agar terus melanjutkan pendidikannya hingga tingkat perguruan tinggi,” kata wanita berkacamata minus ini.

Melihat kondisi tersebut, harus ada fasilitas dari pemerintah, dukungan keluarga, dan lingkungan. Mereka harus menumbuhkan kemauan yang kuat untuk belajar.

“Dengan belajar, bisa mengeluarkan kita dari lingkaran kemiskinan dan kebodohan. Di sini, masih sangat sulit merubah pola pikir masyarakat, dan pelajarnya sendiri untuk melanjutkan kuliah,” imbuh ibu dua putra itu.

Bagi generasi muda saat ini kuliah sangat penting, karena mempengaruhi daya saing di bursa kerja. Di luar negeri bagi kalangan sarjana itu ada pemetaan sendiri. Yakni, bagi yang berintelegensi tinggi, maka pemerintah mewajibkan untuk meneruskan jenjang perguruan tinggi.

“Sementara yang intelegensinya rendah atau batas normal, tidak akan dibiayai pemerintah dan cukup menjadi buruh. Itu kalau di luar negeri,” ujarnya memberi contoh.

Oleh sebab itu, Pemkab Bojonegoro harus bisa merubah pola pikir masyarakat, dan memberikan dorongan agar generasi muda bisa belajar lebih lama lagi dan menyadari pentingnya pendidikan.

“Tak ada alasan sebenarnya untuk tidak melanjutkan kuliah bagi warga kurang mampu, kalau ada niat pasti ada jalan,” tandasnya.

Dia menilai beasiswa dari Pemkab maupun pemerintah pusat saat ini masih sangat relevan. Namun, dalam memberikan beasiswa bukan didasarkan pada “siapa yang dekat, siapa yang dapat”, tapi harus benar-benar tepat sasaran dan dimaksimalkan.

“Jangankan satu desa satu sarjana. Sebenarnya Pemkab mampu untuk mencetak lebih banyak sarjana dari suatu desa, justru kalau satu sarjana akan menimbulkan konflik,” sarannya.

Dia setuju sekali jika ada program tersebut bagi generasi muda melalui skema yang baik dan benar. Tidak harus dengan pembiayaan penuh, bisa 50 persen namun menjangkau semua anak yang berpotensi melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Untuk seleksinya, saya kira Pemkab Bojonegoro harus kerjasama dengan Dewan Pendidikan,” kata wanita lulusan S3 UIN Malang ini.

Jika dilibatkan Dewan Pendidikan bisa menunjuk siapa saja yang layak mendapat rekomendasi, untuk mendapatkan beasiswa. Termasuk melihat bagaimana kemauan untuk melanjutkan studi, kadar intelegensi, dan peluang kemungkinan kesuksesan ketika mereka lulus dari bangku kuliah.

“Mereka harus mengembangkan desanya, ada kontrak semacam itu. Jadi tidak lepas dari kita. Harus ada perjanjian mengabdi di desa untuk mengembangkan desa itu setelah dapat beasiswa,” tandasnya.

Pihaknya berharap, Pemkab kedepan bisa mewujudkan beasiswa ini berbasis desa. Karena Pemkab itu wilayahnya berbasis desa, jadi kalau ada pembiayaan pendidikan bisa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD).

Sedangkan pemerhati pendidikan lainnya, Sukarni, menganggap, pendidikan sarjana bagi lulusan SMA sangat penting. Hanya saja, ada beberapa faktor yang membuat rendahnya minat pelajar untuk kuliah.

“Baik itu dari segi ekonomi, tidak adanya jaminan dari perguruan tinggi untuk mengubah hidupnya lebih baik, dan minat anak itu sendiri,” ujar Karni, sapaan akrabnya.

Untuk mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan sampai ke PT harus ada peran pemerintah . Seperti jika ada alasan ekonomi mahalnya biaya selama kuliah, maka pemerintah harus memperbanyak ruang pembiayaan untuk membantu masyarakat menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi.

“Selama ini sudah, tapi perlu dimaksimalkan,” tandasnya.

Jenjang pendidikan dari perguruan tinggi, juga berpengaruh pada dunia kerja. Ada klasifikasi bagi lulusan SMA dan sarjana. Bisa jadi untuk sarjana mendapatkan kedudukan lebih tinggi, dan mendapat gaji layak.

“Bahkan, indeks pembangunan manusia atau IPM suatu negara dilihat dari lamanya belajar,” imbuh pimpinan Universitas Terbuka di Bojonegoro ini.

Menanggapi hal itu, Cabup Soehadi Moeljono, menyatakan, pihaknya memprogramkan kedepan akan melibatkan semua komponen untuk bersama-sama merumuskan penerapan program satu desa satu sarjana melalui pemberian beasiswa. Agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan membawa kemajuan peningkatan sumber daya manusia (SDM) generasi Bojonegoro.

“Dengan program ini dalam setiap satu tahun kita akan memiliki 430 lulusan sarjana yang semuanya adalah anak-anak Bojonegoro,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU, Mitroatin ini. (*/red)