SUARABOJONEGORO.COM – Minimnya bantuan pembangunan infrastruktur, dan sarana prasarana (Sarpras) dari pemerintah menjadikan sekolah swasta di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sulit berkembang. Akibatnya, tak sedikit dari mereka perkembangannya kembang kempis, bahkan gulung tikar.
Seperti yang terjadi di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatul Mubtadin, di Desa Wedi, Kecamatan Kapas. Lembaga pendidikan swasta yang berada di sentra penghasil buah Salak ini, masih bertahan meskipun jumlah siswanya terus berkurang setiap tahunnya.
Kepala MTs Hidayatul Mubtadin, Muhyidin, mengaku, minat siswa maupun masyarakat yang menyekolahkan anaknya di lembaganya terus berkurang. Tahun ini untuk siswa kelas VII sudah tidak ada, total siswa yang tersisa tinggal 29 anak.
“Penurunan siswa ini penyebabnya banyak, salah satunya kurangnya infrastruktur baik sarana dan prasarana,” ungkap Muhyidin.
Sekolah setingkat SMP ini masih bertahan karena menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp1 juta tiap anak. Dana BOS itu digunakan operasional sekolah, termasuk menggaji guru.
“Guru di sini gajinya cuma Rp200.000 tiap bulan,” katanya.
Sedangkan bantuan dari pemerintah untuk perbaikan, dan kelengkapan Sarpras minim. Mesti diakui jika lembaga pendidikan ini ikut mencerdaskan generasi bangsa sama seperti sekolah negeri.
Saat ini MTs tersebut membutuhkan perbaikan bagian atap. Dinding pembatas antarruang kelas sudah retak disana sini.
Bagian atap ruangan nyaris ambruk karena kayu peyangganya telah lapuk dimangsa waktu. Hal tersebut mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
“Jika hujan atapnya pasti bocor,” urai Muhyidin.
Begitu juga Sarpras baik Laboratorium komputer, dan IPA yang seharusnya ada, terpaksa meminjam dari sekolah lain. Hal itu demi mewujudkan program pemerintah untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Pihaknya berharap agar kedepan Pemkab dan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, memperhatikan kebutuhan infrastruktur dan Sarpras sekolahnya. Bagi institusi ini selain dapat memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan agama, juga membentengi anak dari perbuatan yang melanggar norma.
“Kami sangat berharap ada perhatian dari Pemkab. Terlebih, Bojonegoro punya sumber daya alam yang melimpah dan banyak perusahaan besar yang berinvestasi disini,” pungkasnya.
Realitas serupa terjadi di MTs Bahrul Ulum, Desa Gayam, Kecamatan Gayam. Sekolah yang memiliki 70 siswa ini tetap melaksanakan KBM di tengah keterbatasan.
“Bangunan sekolah di sini semi permanen. Untuk bagian bawah tembok, atasnya papan kayu,” ujar salah satu pengajar, M Abdul Wahid.
Sekolah yang berada di ring satu Lapangan Banyuurip, Blok Cepu itu bagian atapnya tidak berplafon. Sehingga, selain bocor saat hujan, juga panas saat beranjak siang.
“Ya pasti sangat menganggu proses belajar dan mengajar,” tukasnya.
Selama ini, belum ada bantuan baik dari Kemenag dan Pemkab Bojonegoro untuk lembaganya. Oleh karena itu dirinya sangat mendukung jika ada program peningkatan mutu pendidikan melalui pembangunan infrastruktur dan kelengkapan Sarpras.
“Tentu warga sekolah akan senang sekali jika program seperti itu nanti direalisasikan,” pungkas Wahib.
Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Bojonegoro, Asyik Samsul Huda, tak menampik jika masih banyak MTs yang membutuhkan peningkatan Sarpras. Dari 110 MTs yang tersebar di Bojonegoro, hanya satu yang berstatus negeri.
“Masih banyak infrastruktur bangunan maupun Sarpras di MTs yang butuh ditingkatkan, demi tercapainya mutu pendidikan agama yang baik,” sambung Asyik.
Dimintai tanggapannya, salah satu calon bupati (Cabup) Bojonegoro, Soehadi Moeljono, mengakui pentingnya peningkatan infrastruktur dan Sarpras untuk memajukan pendidikan di Bojonegoro, baik sekolah swasta maupun negeri.
“Ini telah kita programkan. Baik sekolah swasta maupun negeri sama-sama bertujuan meningkatkan SDM generasi Bojonegoro,” tegas Cabup yang berpasangan dengan Kader NU Mtroatin ini. (*/red)
